Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebetulnya kata Pamong yang berasal mungkin dari akar kata lebih enak di kuping daripada kata pemerintah. “Singkatnya, Desa Cantik ini adalah upaya peningkatan literasi statistik dan kapasitas aparat desa terkait statistik,” jelas Yusniar kepada Diskominfo Kaltim, baru-baru ini. Mengawasi Dana Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya. PJ KADESHasil penelitian ini mendukung penelitian Heriyanto (2015), bahwa penerapan good governance dalam tata kelola desa meliputi: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum. S. Beberapa. Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data perangkat desa baik yang baru diangkat ataupun sudah diberhentikan kedalam buku aparat pemerintah desa. perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa“ (Indrianasari, 2017). Sejarah Desa 26 Agustus 2016. PJ KADES desa, mempunyai tugas yang cukup berat, kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggara urusan pemerintahan. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Dalam UU Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa. com - Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Rabu, 12 Juli 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa pada desa-desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. desa adalah 1)mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; 2)memilih kepala desa serta. Aparat Desa 1. pemantauan. Yang akan menjadi sasaran adalah aparatur desa, demikian Paudah menambahkan, di mana aparatur desa adalah seseorang yang karena haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki jabatan dan kedudukan dalam kelembagaan Desa. Aparatur desa terbanyak adalah kepala dusun yang jumlahnya 4 orang per desa. Rata-Rata Jumlah Aparatur Desa di Indonesia (2021) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata jumlah aparatur desa sebanyak 13 orang setiap desa pada. 2 Bagi Pegawai Dan Aparat Desa;. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Dilansir dari buku berjudul Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik, DR. Baca juga: Syarat Pembentukan Desa. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa Sukamanah adalah disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana. . 83 tahun. pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. 5) Kode etik kepegawaian Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dank ode etik sebagai seorang pegawai 2. Pengertian desa – Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. 0. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban Desa d. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; f. Dengan segalaRencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun laporan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut: (1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat), (2). Substansi dari kemajuan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Jaitun) 96Desa adalah mengenai kedudukan kepalaDesa dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya. otonomi daerah (termasuk otonomi asli desa). Surat edaran tersebut dikeluarkan di Jakarta, 03 Februari 2020 yang ditandatangi. Tentunya untuk memajukan sebuah desa pasti yang paling berperan adalah SDM yang dimiliki. Pengertian Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah, ini Tugas, Perangkat dan Unsur serta Organisasi yang ada di Desa. Berikut merupakan indikator-indikator yang perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan maksimal. Manusia aslinya kan malas sekali diperintah, kadang Tuhan saja perintahnya tidak dilaksanakan, apalagi pemerintah !!! Sekarang (semenjak UU no 6 tahun 2014) kita memiliki aturan. MT NIP : 197004052009121001. Aimas, Kabupaten Sorong. aparat Desa Gulun terlihat sangat baik, namun semangat yang baik tidak diimbangi dengan disiplin yang baik pula. metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Perangkat Desa. Yang utama adalah karena desa Tutul memiliki sumber daya ekonomi berupa usaha kecil tasbih dan aksesoris, yang hingga saat ini pemasaran produknya sudah sampai ke berbagai negara. Menurut Pasal 1 Perda No. 1 Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan), Linda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Siti Hajar, S. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan. Pengaruh Peran Perangkat Desa Dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” 1. b. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; f. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi perlu dukungan, prakarsa, dan. 495. pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Bagaimana menumbuhkan sinergi beberapa pihak tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 12 orang aparat desa, ketua rt 4 orang dan masyarakat 14 orang. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. 5. Bendahara desa adalah a. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. Bahkan paling penting terkait tema cegah korupsi aparat desa adalah kolom laporan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan di desa. Jadi, secara singkat, perbedaannya adalah pemerintah desa merupakan pelaku atau aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melakukan pembinaan kemasyarakatan agar lebih sejahtera . Kebanyakan mereka juga berasal dari kalangan birokrasi desa, tepatnya adalah aparat pemerintah yang ditunjuk langsung oleh kepala desa dan lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah seperti LPM, Karang 19 Hal ini terlihat jelas ketika peneliti bertanya kepada masyarakat umum terkait siapa kertua dan anggota BPD yang menjabat periode ini. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983), Bintarto, Mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan. 8. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Fokus Grup DiscussionsPermendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2 Pasal 1 berisi tentang perubahan-perubahan ketentuan dalam Permendagri No. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. - rural. Secara umum tugas Perangkat Desa ialah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. com 2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, email: [email protected] Kemampuan Kepala desa dan aparat Desa Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Di dalam RUU salah satu kewenangan Kepala Desa adalah menetapkan Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD. adalah Sekretaris desa, yang diisi dari (PNS) Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini diubah sebagian dengan UU Nomor 11 Tahun. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pentingnya Capacity Building Aparat Desa dan Keterkaitannya dengan Dana Desa . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangDesa; 6. Pemenuhan air bersih dan. Salah satu tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam. Berdasarkan Permendagri No. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintaha desa. Adapun, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). yang menghambat Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kantor Desa Sungai Rukam I Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Tugas & Fungsi Aparat Desa 17 Februari 2021. [2] Pasal 25 ayat (1) PP 72/2005. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata . Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat desa yang bertentangan dengan kode etik. Berikut merupakan indikator-indikator yang perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan maksimal. Pembangunan desa yang dimaksud pun bukan sekadar pembangunan satu-dua-tiga tahun saja, melainkan berkelanjutan. masyarakat ini adalah aparat desa dalam peningkatan kemampuan dalam mengelola pemerintah dan melayani masyarakat. Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2021 pdf, DOWNLOAD. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 6 (2012), hlm. Sub jek pela tihan dasar TIK yang dipilih adalah aparat desa . Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam Pasal 71 ayat (1) UUno. Penilaian pengelolaan keuangan desa ini didapatkan dari Kecamatan. Data Desa 24 Agustus 2016. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Keli. Selain perangkat desa,. perangkat desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kinerja pemerintah desa. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Di sebuah desa pasti ada yang namanya kepala desa dan perangkat desa, namun seiring modernya teknologi dan berkembangnnya zaman beberapa kinerja aparat desa mulai banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya. 2(1), 2019, halaman 63 - 76 63 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA Ika Asmawati1, Prayino Basuki2 1Magister Akuntansi Universitas Mataram, email: mancandailombok@gmail. 931 desa di Indonesia versi Badan Pusat Statistik [1], tingginya kebutuhan itu tercerminkan dari data Kementerian Desa [2]. Dalam kondisi yang direncanakan. Jika diukur dari besaran gaji minimal per bulan, gaji sekretaris desa maupun perangkat desa lain ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan gaji minimal kepala desa yang. pengelolaan dana desa. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Dalam bahwa aparat desa adalah Pegawai Negeri Sipil. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan. Ruang lingkup kerja RI-SPKAD adalah keseluruhandan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. D. Fraksi FPD dan FPPP mengusulkan penetapan Perdes oleh Kepala Desa dilakukan setelah dimusyawarahkan dan disepakati bersama. 1. Landasan Teori 1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan. Di dalam aturan seleksi penerimaan perangkat desa tersebut termuat aturan berdomisili atau sebagai penduduk desa setempat minimal 6 bulan tidak terputus. Jenis penelitian ini adalah deskriptif menurut Lexy J. Kinerja aparat tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan sumber daya manusia. b. tersebut adalah Desa Bringinwareng (baik) dan Desa Guyangan(buruk). Program Desa Cantik ini melibatkan beberapa perangkat daerah terkait dan mitra pembangunan. Selain itu, kemampuan aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal ini, Beding (dalam Permadi, 1996:3),. " Kesatuan masyarakat ini juga berwenang mengatur kepentingan warga. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait. 2. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. 40. Berikut akan kita bahas tentang tugas-tugas dari aparat atau pejabat desa berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa. Kami. Setahun setelah kerusuhan usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135 orang, para. Desa diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Membentuk Desa Anti Maladministrasi. 024 atau 4. 2 Metode Kegiatan Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut: 1. A. Aparat adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya; Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. com – Direktorat Pelayanan Sosial Dasar dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai, konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat harus diselesaikan secara holistik dan. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa : Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. kepala desa dan aparat desa / 158 desa); b. Demikian pula aparat pemerintahan Desa Watusa khususnya aparat yang mempunyai fungsi. 8 F. Karena itu, seorang sekdes seyogianya memiliki kemampuan di atas rata-rata perangkat desa lainnya yaitu kepala urusan (kaur) dan. SDMBaca juga Inilah Beberapa Definisi Pembangunan Desa Menurut Para Ahli Dalam Konteks Desa, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,. Desa Pitu adalah suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dimulai dengan nama Pitu yang dipimpin oleh seorang ketua . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang. (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiriAPARAT DESA KELURAHAN UNDRUSBINANGUN Hera Wahdah Humaira Dosen PBSI FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi [email protected] observasi. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Dana desa terseb ut kemudian aka n dibagikan kepa da 29 desa. Salah satu Langkah strategis yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa (PKAD). Desa bukan lagi merupakan bawahan daerah melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan sebagai figuran dan objek namun berperan sebagai aktor. 8. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja aparat desa Pengujian Hipotesiskaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah. Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa. 11. Jumlah ini masih sama dengan tahun sebelumnya. 5. Lebih lanjut dalam Pasal 72 khususnya pada ayat (1) disebutkan:sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah peran aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sukamanah Kecamatan Pengalengan Kabupaten Kabupaten. Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan. a. 491. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. 2. Komponen-komponen yang menyusun laporan kekayaan milik desa adalah sebagai berikut: (A). “Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan. Sebagai aparat desa baik Sekretaris Desa, Kepala Urusan maupun Kepala Dusun berasal dari desa yang bersangkutan dan diangkat setelah memenuhi persyaratan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa. sebagai aparat sekretaris yaitu : Kepala desa, Sekretaris dan Kepala-kepala urusan, mereka itu adalah Pegawai Negeri. Badan Permusyawaratan Desa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedudukan ‘pembantu’ juga diletakan kepada Wakil Presiden. Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT (serta perangkat kewilayahan lain sesuai dengan regulasi); c. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. 3 Manfaat Pelaksanaan Program 1. Desa pasti juga memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib. 022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif menurut Lexy J. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara.